Makassar Kembali Dinobatkan Sebagai Kota Terbaik Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

By Abdi Satria


nusakini.com-Banyuwangi – Kota Makassar dinakhodai Moh. Ramdhan Danny Pomanto kembali menunjukkan gengsinya di kancah nasional. Di akhir masa jabatan wali kota berlatar belakang konsultan tata ruang ini, Makassar kembali dinobatkan sebagai kota terbaik secara nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 

Pemerintah kota Makassar meraih skor tertinggi yakni 3,4404. Sementara beberapa kota terkemuka lainnya seperti Surabaya dan Bandung hanya mampu berada pada peringkat 9 dan 11. Surabaya meraih score 3,3029, sementara Bandung mendapatkan score 3,3019. Ada pun yang berada di posisi kedua yakni kota Gotontalo dengan score 3,4142 dan posisi ketiga ditempati kota Semarang dengan Score 3,3375. 

Penghargaan ini diserahkan oleh menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo dan diterima langsung wali kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, (25/4). 

“Sebuah penerintahan yang bagus tentunya ditopang oleh beberapa prestasi-prestasi dan pekerjaan-pekerjaan yang terukur. Baik secara nasional maupun internasional. Tak seorang pun kepala daerah berani mengatakan diri bagus tanpa bisa mewujudkan pemerintahan yang bagus,” ucap Danny. 

Menurutnya, jika hanya bagus dalam pencitraan tentunya bukan menjadi prestasi berarti. Tapi bagus adalah secara administrasi pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi naik, dan kemiskinan bisa menurun. Maka ukuran-ukuran inilah, kata Danny memberikan sebuah tanda bahwa pemerintahan dan kepemimpinan itu berhasil atau tidak. 

“Alhamdulillah Makassar telah dinobatkan menjadi sebuah kota dengan nilai penyelenggaraan daerah terbaik di Indonesia. Sebuah tanda bahwa organisasi pemerintah kota Makassar dengan segala kekurangannya berhasil membuat nilai-nilai yang sangat jelas untuk dinyatakan bahwa Makassar adalah kota terbaik di Indonesia,” katanya. 

Penyerahan penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah XXIII yang bertajuk “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif” yang berlangsung 25 April 2019 di Banyuwangi Jawa Timur. 

Sementara itu Menteri Tjahjo mengatakan pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam rangka mendapatkan pelayanan. 

Karena itu bertepatan dengan hari Otda tersebut ia mengajak agar semua bisa mengawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal ini guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan kreatif dan inovatif. 

“Mari mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh krearifitas dan inovasi daerah dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, maupun sumber daya alam yang secara signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai NKRI,” kuncinya. (p/ab) 

Berikut 10 besar skor dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota secara nasional: 

1. Makassar (3,4404)

2. Gorontalo (3,4142)

3. Semarang (3,3775)

4. Pekanbaru (3,3489)

5. Tangerang (3,3314)

6. Cimahi (3,3274)

7. Madiun (3,3056)

8. Banjar (3,3032)

9. Surabaya (3,3029)

10. Denpasar (3,3021).